Keluarga Besar Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram mengucapkan

SELAMAT & SUKSES

atas Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Bapak Joko Agus Sugianto, S.H. sebagai Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram

selanjutnya...

Hallo SemeTUN. . .

SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MATARAM

beranda...

DUKUNG KAMI UNTUK MEMPEROLEH PREDIKAT

ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)

ANTI GRATIFIKASI

Home

MOTTO PTUN MATARAM : MANDALIKA (MANDIRI, AKUNTABEL, INTEGRITAS, KREATIF, DAN AMANAH)

PENGUMUMAN

Pengumuman Lainnya

BERITA

PEMBINAAN CPNS TENTANG TUPOKSI KEPANITERAAN MUDA HUKUM

TASYAKURAN HUT KE-80 MAHKAMAH AGUNG DI PTUN MATARAM

UPACARA PERAYAAN HARI ULANG TAHUN MAHKAMAH AGUNG KE-80 DI PTTUN MATARAM

UPACARA HARI ULANG TAHUN REPUBLIK INDONESIA KE-80 DI PTUN MATARAM

PEMBINAAN CPNS OLEH KEPANITERAAN MUDA PERKARA

Berita Lainnya

ARTIKEL

Artikel Lainnya

Hasil Pekan Survei

Pembangunan Zona Integritas

Youtube Channel

Pojok Instagram

Pencarian

Informasi Cepat

SPAK dan SKM Triwulan

SPAK

Isi survei

SKM

Isi survei

Pojok Inovasi Publik

Statistik Web

Hari ini

Minggu ini

Bulan ini

Jumlah

501

1867

28405

3140899

Lokasi PTUN Mataram

Prosedur Bantuan Hukum
Prosedur Permohonan Informasi
Pengaduan

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Selengkapnya

Tata Cara Permohonan Informasi

Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik

Selengkapnya

Syarat Dan Tata Cara Pengaduan

Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.