Keluarga Besar Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram mengucapkan

SELAMAT & SUKSES

atas Pengukuhan Prof. Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. sebagai Guru Besar Kehormatan Bidang Ilmu Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara

selanjutnya...

Hallo SemeTUN. . .

SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MATARAM

beranda...

DUKUNG KAMI UNTUK MEMPEROLEH PREDIKAT

ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)

ANTI GRATIFIKASI

Home > Uncategorised

MOTTO PTUN MATARAM : MANDALIKA (MANDIRI, AKUNTABEL, INTEGRITAS, KREATIF, DAN AMANAH)

PENGUMUMAN

Pengumuman Lainnya

BERITA

PEMBINAAN BAGI CPNS DARI PANITERA DI LINGKUNGAN PTUN MATARAM

MONITORING DAN EVALUASI PELAYANAN POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) PERIODE TRIWULAN II TAHUN 2025

MONITORING DAN EVALUASI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PERIODE TRIWULAN II TAHUN 2025

KEGIATAN PEMBAGIAN DANA BANTUAN BEA SISWA TAHUN AJARAN 2025

RAPAT BULANAN PERIODE BULAN JUNI 2025

Berita Lainnya

ARTIKEL

Artikel Lainnya

Hasil Pekan Survei

Pembangunan Zona Integritas

Youtube Channel

Pojok Instagram

Pencarian

Informasi Cepat

SPAK dan SKM Triwulan

SPAK

Isi survei

SKM

Isi survei

Pojok Inovasi Publik

Statistik Web

Hari ini

Minggu ini

Bulan ini

Jumlah

758

3176

17411

3095966

Lokasi PTUN Mataram

Prosedur Bantuan Hukum
Prosedur Permohonan Informasi
Pengaduan

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Selengkapnya

Tata Cara Permohonan Informasi

Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik

Selengkapnya

Syarat Dan Tata Cara Pengaduan

Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.